Posting Terbaru
Respon Terbaru
  Sn Sl Rb Km Jm Sb Mg
>           01 02
> 03 04 05 06 07 08 09
> 10 11 12 13 14 15 16
> 17 18 19 20 21 22 23
> 24 25 26 27 28 29 30
> 31            



Kegiatan Minggu ini

Tidak ada kegiatan minggu ini


Search events by...



Kegiatan Hari Ini

Tidak ada kegiatan hari ini
Wajah Pengawas Dlm Foto
video
Orgen Tunggal Disewakan

Voucher Gemscool

Awasi Pungli di Sekolah Negeri

Oleh wircop
Rabu, 18 Juni 2014 06:58:47 Klik: 590 Cetak: 201 Print version download versi msword

.

Padang, -- Mulai Kamis (19/6) besok, calon siswa SMP/SMA/SMK yang berasal dari luar Padang sudah bisa mendaftar secara online. Sedangkan bagi siswa yang berdomisili dalam Kota Padang, pendaftaran secara mandiri dimulai Senin (23/6) di sekolah yang dituju.Kepala SMAN 5 Padang, Afrizal menyatakan kesiapannya membuka pendaftaran siswa baru. Begitu pula Amriman M, kepala SMAN 16, mengatakan telah melatih para guru sebagai operator pendaftaran online.

Kasi Kesiswaan Dikmen Disdik Padang Ochatavia Sulastri mengatakan, 16 SMA se-Kota Padang mempunyai kuota 4.608 kursi untuk penerimaan siswa baru, masing-masing sekolah menyediakan 288 kursi atau 9 kelas.

"Setiap sekolah telah diinstruksikan agar melaporkan berapa banyak siswa yang tinggal kelas, sehingga kita bisa menambah kuota kursi apabila terjadi pelimpahan pendaftaran. Itu pun disesuaikan berapa banyak siswa yang lulus administrasi nanti," jelasnya.

Ia menekankan program pendidikan gratis dimulai pada tahun ajaran baru ini. Baik uang pembangunan maupun SPP digratiskan. Pembelian seragam sekolah juga diserahkan kepada orangtua siswa. "Kami hanya mengurusi pakaian olahraga dan pakaian hari Jumat (baju kurung)," ujar Afrizal, kepala SMAN 5.

Posko Pengaduan

Mengantisipasi pungli pada tahun ajaran baru, Ombudsman Sumbar membuka posko pengaduan. Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Yunafri mengingatkan sekolah tidak lagi mencari-cari celah melakukan pungutan yang memberatkan orangtua siswa.

Belum Semua Gratis

Program pendidikan gratis yang digagas Pemko Padang belum sepenuhnya dirasakan warga Padang. Program tersebut hanya bisa dinikmati siswa di sekolah negeri umum. Sedangkan sekolah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), tidak berlaku.

Menanggapi itu, Wali Kota Padang Mahyeldi mengakui pendidikan gratis untuk warga Padang baru bisa dinikmati sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional. "Pada dasarnya, Pemko ingin semua anak-anak di Padang baik yang bersekolah di sekolah umum ataupun sekolah agama bisa mengenyam pendidikan gratis. Tapi untuk saat ini, pendidikan gratis baru bisa kita realisasikan untuk sekolah negeri. Kalau sekolah agama perlu kajian antara Pemko Padang dan Kemenag," kata Mahyeldi.

Untuk tahun ajaran baru 2014/2015, para siswa di sekolah negeri tidak lagi dikenakan biaya pendidikan seperti gratis uang SPP, uang pembangunan dan uang masuk. Untuk program ini, Pemko telah menganggarkan dananya sebesar Rp 48 miliar pada APBD-P 2014.

Kendati gratis, masyarakat masih waswas adanya iuran komite sekolah. Seperti diutarakan Maihendra, yang anaknya mendaftar di salah satu SMA negeri di Padang.Kepala Dinas Pendidikan Padang, Indang Dewata menyadari bisa saja ada celah sekolah melakukan pungutan melalui komite. Karena itu, dia mengingatkan komite meminta persetujuan Dinas Pendidikan bila ada sumbangan dari orangtua.

"Jika bisa diajukan dengan dana alokasi khusus (DAK), maka pungutan untuk mobiler dan lainnya tidak akan disetujui. Jadi, pihak sekolah tidak akan diberi peluang melakukan pungutan. Tidak ada program sekolah yang diajukan ke komite tanpa diketahui dinas pendidikan," tegasnya.

Kalaupun ada program yang disetujui Dinas Pendidikan, kata Indang, tidak boleh membebankan orangtua siswa. "Artinya, yang tidak mampu dipersilakan berapa sanggup membantu. Jika tak sanggup tidak ada kaitannya dengan akademik siswa," tegasnya.

Sementara itu, Kabid Madrasah Pendidikan Agama Islam (Mapendais) Kanwil Kemenag Sumbar, Artis Arjun menegaskan telah mengeluarkan surat edaran kepada madrasah-madrasah di Sumbar tidak melakukan pungutan untuk uang pendaftaran.

"Kalaupun ada uang untuk pembelian seragam sekolah, harus ada persejutuan dari orangtua siswa dan harganya tidak boleh memberatkan orangtua. Apalagi melebihi dari harga di pasaran," tandasnya.

"Sedangkan untuk buku pelajaran, telah disediakan dana BOS, jadi siswa tidak perlu membeli. Jika masih ada pungutan di luar ketentuan itu, silakan laporkan kepada kita agar ditindak," kata Artis.

Panggil Kepala MTsN  Kototangah

Menanggapi kasus MTsN Kototangah yang mewajibkan wali murid membayar uang seragam dan pungutan yang mencapai Rp1 juta, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padang, Yetrizal Khatib menegaskan, secara aturan kelembagaan tidak ada pungutan biaya pendaftaran bagi calon siswa MTs negeri. Karena itu, kepala MTsN Kototangah telah dipanggil untuk menjelaskan kejadian tersebut.

"Jika terbukti ada pungutan liar, diharapkan kepada pihak sekolah mengembalikan uang yang telah diterima dari wali murid," ujarnya singkat, lalu mematikan telepon genggamnya. Setelah dihubungi kembali, ternyata teleponnya tidak aktif.

Ketua Ombudsman Sumbar, Yunafri mengatakan, seharusnya sekolah tidak memaksakan kehendaknya untuk meminta pungutan apa pun dalihnya, sesuai PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Peraturan Pendidikan.

"Banyak keputusan komite sekolah tidak menguntungkan wali murid karena terpaksa," ujarnya. Yunafri tidak menampik komite sekolah sering dijadikan alat bagi guru dan kepala sekolah mencari keuntungan. Yunafri juga meminta Kemenag menindak tegas Madrasah yang meminta pungutan kepada wali murid. Jangan terkesan membiarkan.

"Jika ada Madrasah yang salah segera ditindak, jangan terkesan membela korps. Jika membela korps yang salah berarti mereka juga ikut serta. Jangan sampai melakukan kesalahan berjamaah. Sudahlah lalai melakukan pengawasan, jugaenggan melakukan evaluasi," ungkapnya.

Sumber: Padang Ekspres, 18 Juni 2014

 
Berita Pendidikan Lainnya
. Integrasikan Pendidikan Anti Korupsi dengan PPKn
. Tingkatkan Kualitas Pesantren Ramadan
. Dana Beasiswa Rp56 M Masih Mengendap
. Mendikbud: Juli 2014, Buku Gratis Sudah Harus Sampai ke Sekolah
. Hasil SNMPTN 2014, Pendidikan Guru SD Masuk 10 Besar Jurusan Kuliah yang Paling Diminati
. 99 Persen Siswa SLTA Lulus UN
. Siswa Perlu Pelajaran Tambahan Bahaya Narkoba
. Nuh: Cegah Kekerasan Seksual, Kurikulum 2014 Ajarkan Kesadaran soal Pakaian Dalam
. Dewan Dukung Sekolah Gratis
. Mendikbud: Harus Tetap Mengajar Walau Murid Hanya 8 Orang
Undangan Upacara
Yth. Bapak/Ibu Pengawas Dinas Pendidikan Kota Padang

Diminta kehadirannya mengikuti upacara bendera bulanan yang dilaksanakan pada :
Hari : Senin / 17 Maret 2014
Pukul : 07.30 WIB
Tempat : GOR H. Agus Salim Padang
Pakaian : Korpri
Inspektur Upacara : Pj. Walikota Padang

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Padang, 16 Maret 2014
Koordinator Pengawas

Drs. Muslim B, M.Pd
Cara Kirim Info/Berita/Artikel
Bagi rekan-rekan pengawas ataupun pembaca lainnya yang ingin mempublikasikan informasi/berita/artikel ke situs ini, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:
1. Langsung dari situs ini, dgn cara:
- Arahkan mouse ke icon "Tentang Kami"
- Klik "Kontak"
- Isikan data dan informasinya di kolom "Pesan"
- Ikuti tulisan Security Code dan klik "Kirim"

2. Kirim dari email anda ke alamat email ini: info@pengawaspadang.com

Informasi yang diterima akan secepatnya dimuat setelah dilakukan editing seperlunya

Hormat kami,
Administrator
Search Engine OptimizationSubmit Express
Ketawa Achhh...
Orgen Tunggal Disewakan

Voucher Game Online Gemscool

 Top Download
Selamat Datang Tamu!
Guest(s)online: 2

No Members are currently logged in.
Arsip Berita
Maret 2013
Nopember 2013 60 
Desember 2013 134 
Januari 2014 142 
Februari 2014 50 
Maret 2014 81 
April 2014 86 
Mei 2014 57 
Juni 2014 21