Posting Terbaru
Respon Terbaru
  Sn Sl Rb Km Jm Sb Mg
>       01 02 03 04
> 05 06 07 08 09 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30    



Kegiatan Minggu ini

Tidak ada kegiatan minggu ini


Search events by...



Kegiatan Hari Ini

Tidak ada kegiatan hari ini
Wajah Pengawas Dlm Foto
video
Orgen Tunggal Disewakan

Voucher Gemscool

Mutasi di Pemko Padang Munculkan Berbagai Aksi

Oleh wircop
Sabtu, 03 Mei 2014 07:08:55 Klik: 615 Cetak: 147 Print version download versi msword

PADANG, HALUAN — Mu­tasi besar-besaran pejabat di ling­kungan Pemerintah Kota Pa­dang, Senin (28/4) berbuntut pan­jang. Reaksi bermunculan dari berbagai pihak. Ada dalam ben­tuk demo, pemblokiran TPA Air Dingin dan penolakan pelan­ti­kan Walikota dan Wakil Wa­likota Padang terpilih yang di­jad­­walkan 13 Mei menda­tang.

Sehari setelah Kepala SMA Negeri 3 Padang Monalisa diganti, para siswa sekolah ini protes dan melancarkan aksi mogok belajar. Kemudian mereka mendatangi DPRD Padang untuk mempertahan­kan Monalisa.

Dalam aksi demo Jumat (2/5) kemarin, ratusan orang yang menamakan diri mereka Aliansi Masyarakat Kota Padang serta dari siswa SMA 3 Kota Padang yang kepala sekolahnya terkena imbas mutasi menutup jalan sepan­jang kantor DPRD.

Mereka menyampaikan berbagai orasi membawa puluhan spanduk yang bertu­liskan keberatan mereka atas kebijakan yang telah diambil oleh Pj Walikota Erizal. Mereka meminta Erizal diha­dirkan di DPRD untuk mem­pertanggungjawabkan kepu­tusan yang dianggap meru­gikan berbagai pihak.

Selain meminta PJ Erizal hadir, pendemo juga menilai PKS melalui Gubenur Suma­tera Barat Irwan Prayitno ikut terlibat dalam permasalahan ini. Dari beberapa spanduk yang dibawa pendemo dipasang tulisan yang mengarah kepada Erizal dan Irwan Prayitno serta PKS.

Salah seorang kordinator demo Ildianto mengatkan kalau kedatangan mereka hari itu untuk menuntut keadilan atas kesemana-menaan Gube­nur melalui perpanjangamn tangannya PJ Walikota Erizal.

“Pj Walikota dipilih oleh Gubenur sebagai perpanjangan tangannya. Tidak bisa dihin­dari kalau keputusan ini tentunya juga dipengaruhi oleh Gubenur, “ tutur pria ini berapi-api.

Para pendemo ini mengajukan empat tuntutan. Pertama me­minta agar SK penojoban yang dikeluarkan oleh Pj Walikota segera kembali dicabut, selan­jutnya lantik kembali semua pejabat struktural yang telah dinonjobkan, minta maaf kepada masyarakat Kota Padang atas kebijakan yang diambil dan dinilai prematur. Terakhir meminta pelantikan walikota terpilih yang akan dilakukan 13 Mei menda­tang ditunda dulu sampai masalah ini bisa diselesaikan.

Disela-sela aksi pendemo mengancam, jika beberapa tuntutan  itu tidak dikabulkan mereka akan bersikap lebih keras lagi dengan membawa ribuan massa untuk melakukan aksi serupa di hari berikutnya.

Menanggapi aksi demo itu, Wakil Ketua DPRD Padang Afizal berusaha menenangkan massa. Ia mengimbau  pendemo tidak bertindak anarkis.

“DPRD selalu mendengarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Oleh karena itu mari masuk ke dalam dan membi­carkan persoalan ini dengan kepala dingin, jangan sampai ada yang melakukan tindakan keke­rasan,” imbau Afrizal.

Pendemo baru bisa tenang saat beberapa orang utusan mereka diajak masuk untuk menemui seluruh anggota fraksi di dewan.

Saat dihubungi malamnya, Afrizal menyampaikan kalau DPRD telah menyampaikan empat tuntutan yang disampikan oleh ratusan masyarakat yang menyebut diri mereka, aliansi masyarakat Kota Padang kepada Pj Walikota Padang Erizal.

Tadi malam, Pj Walikota Erizal bersama staf melakukan rapat terkait hal itu.

Blokir TPA

Pada bagian lain, puluhan warga Air Dingin, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang memblokir jalur masuk dan keluar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Dingin. Aksi ini berlangsung dari Rabu (30/4) lalu sampai Jumat (2/5) pemblokiran masih terjadi.

Aksi ini merupakan reaksi dari dinonjobkannya Camat Koto Tangah Amritan Luthan oleh Pejabat Wali Kota Padang Erizal bersamaan dengan pemutasian puluhan pejabat lainnya, terma­suk 16 kepala sekolah.

Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masya­rakat yang menamai diri mereka Aliansi Warga Padang (AWP) Baili Yatim mengatakan, bahwa aksi ini adalah bentuk protes warga Kota Padang terhadap pemutasian pejabat yang terjadi di Kota Padang khusunya Camat Koto Tangah.

“Kami ingin keputusan pemu­tasian itu dicabut. Kalau tuntutan itu dikabulkan kami akan menghentikan pemblokiran ini,” ujarnya kepada Haluan Jumat (2/5) saat ditemui di lokasi pemblokiran.

Baili menambahkan, pemuta­sian yang dilakukan Pj Wako dirasa kurang tepat dan tanpa pertimbangan yang jelas. Selain itu dasar hukum pemutasian pejabat-pejabat di lingkungan Pemko Padang juga tidak jelas.

“Kami warga Kota Padang merasa diobok-obok dengan keputusan ini, apalagi ia (Pj Wako) yang hanya menjabat dua bulan, sudah melakukan pergan­tian dan pemberhentian pejabat, kami rasa ini ada yang janggal,” tukasnya.

Baili kembali menambahkan, aksi ini akan tetap berlanjut sampai tuntutan itu terpenuhi. Aksi ini dijamin akan berlang­sung secara damai.

“Kami tidak akan melakukan tindakan anarkis selama tidak ada yang memancing kami kearah itu,” tutupnya.

Sementara itu, DPRD Kota Padang meminta agar tokoh masyarakat setempat memberi kesadaran kepada warga untuk segera menghentikan aksi pemblo­kiran jalur masuk menuju TPA Aia Dingin. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Padang Budiman, Jumat (2/5).

“Tokoh masyarakat setempat harus  segera turun tangan untuk member kesadaran kepada warga, untuk segera meng­hentikan aksi tersebut. Jangan sampai pula tokoh masyarakat tersebut turut memprovokasi warga melakukan tindakan yang tidak benar semacam ini,” ujar Budiman

Ditambahkan Budiman, dalam masalah pergantian 52 orang pejabat tingkat eselon II III dan IV yang dilakukan oleh Pj Walikota Erizal hal itu adalah persoalan kebijakan, jika memang ada undang-undang yang dilang­gar di sana masyarakat boleh me­nyam­paikan hal tersebut ke DPRD, selanjutnya DPRD akan membahas masalah tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Semua itu ada aturannya, jika dalam masalah ini beberapa pihak merasa ada peraturan yang dilanggar semua bisa diselesaikan melalui jalur hukum dan tentu­nya ada beberapa mekanisme yang harus dilalui bukan malah melakukan tindakan tidak pantas yang akan mengganggu kenya­manan seluruh mayarakat Kota Padang,” ujarnya.

Dalam hal ini ia meminta masyarakata Aia Dingin agar bisa memisahkan antara masalah pencopotan camat mereka dengan masalah kepentinggan masyarakat banyak yang lainnya.

“TPA tersebut adalah tempat pembuangan sampah akhir untuk ribuan masyarakat Kota Padang. Jika aksi tersebut terus berlanjut  sampai beberapa hari ke depan, itu sama saja artinya warga di sana telah mendatangkan kenya­ma­nan kepada masyarakat Kota Padang yang lain, dan itu akan membuat kebusukan untuk Kota Padang.

Oleh karena itu diimbau kepada masyarakat setempat agar segera menghentikan tindakan ini.  Tidak hanya itu, kepada kepolisian diminta agar secepat­nya turun tangan mencari aktor intelektual dibalik  aksi yang dilakukan warga di daerah tersebut,” tegas Budiman.

Tolak Pelantikan

Ketua DPD Golkar Kota Padang Wahyu Iramana Putra juga menyayangkan mutasi yang terjadi di Pemko Padang. Sebagai reaksinya, Golkar Padang akan menolak pelantikan Walikota dan Waki Walikota Padang terpilih, Mahyeldi dan Emzalmi, pada 13 Mei mendatang.

Wahyu menuding Gubernur Sumbar Irwan Prayitno berada di balik mutasi pejabat itu. “Saya berani mengatakan seperti itu, karena Erizal tidak bisa memu­tasikan pejabat eselon tersebut, tanpa ada perintah dari Gubernur Sumbar. Jangan korbankan Erizal, dia bukan orang politik,” kata Wahyu Iramana Putra,  Jumat (2/5), di sela-sela acara festival lagu Minang duo warna.

Dikatakannya, sebelum muta­si itu dilakukan, pihaknya juga telah memberitahukan walikota dan wakil walikota terpilih agar janga­n melakukan mutasi terse­but, termasuk Irwan Prayitno.

Menurut Wahyu, mutasi tersebut adalah dadakan dan tanpa melibatkan publik. Selain itu, rekrutmen yang dilakukan tidak benar. “Kalau tidak diatasi dengan cepat, Padang tidak akan kondusif. Buktinya saja, sekarang sudah protes dan demo di DPRD Padang,” ungkapnya.

Langgar PP

Terkait kebijakan Pj Walikota Padang Erizal yang telah memu­tasi dan menonjobkan sejumlah pejabat struktural di lingkungan Kota Padang, Pamong Senior Rusdi Lubis yang dulunya merupakan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar   menilai bahwa keputusan Pj Walikota Erizal tersebut melanggar aturan. Dipaparkannya, berdasarkan Pasal 132A PP nomor 49/2008, penjabat walikota dilarang untuk melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.

“Dalam hal ini jelas sekali diterangkan kalau seorang pejabat walikota tidak mempunyai kewenangan melakukan mutasi atas sejumlah pegawai seperti yang dilakukan terhadap 52 orang pejabat struktural tersebut,” tutur Rusdi.

Ditambahkanya, sesuai perun­dang-undangan peraturan peme­rintahan ini lebih tinggi status hukumnya dibanding keputusan walikota.

Lanjutnya, sebagai PJ Waliko­ta tentunya fungsi dijalankan Erizal tidaklah lama, oleh karena itu sebelum mengambil langkah pemutasian tersebut ia mesti memikirkan terlebih dahulu dampak dari keputusan  ini.

“Jika memang ada ada pega­wai yang akan dimutasi, harus­nya keputusan itu diambil menunggu walikota defenitif dilantik. Jangan karena ada pertimbangan politik keputusan ini tergesa-gesa diambil yang berujung merugikan banyak pihak,”ujarnya.

Disampaikannya, jika karena suatu hal pejabat pemerintah harus diberhentikan atau dimu­tasi, ada beberapa langkah yang harus dilewati, seperti harus ada pemberitahuan. Jika yang ber­sang­kutan dimutasi karena melakukan kesalahan, serta sebelum dimutasi atau dinonjob­kan ia harus diberi surat peringatan, kemudian disidangkan dalam suatu badan.

Lanjutnya lagi, agar perma­salahan ini tidak berlarut-larut dan menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat Pj Walikota Erizal harus meninjau ulang kebijakan yang telah diambil.

Sumber: Haluan, 03 Mei 2014

 
Berita Nasional Lainnya
. Lolos Seleksi PTN tetapi Tak Punya Biaya Kuliah? Lapor ke Kampus
. Jokowi-JK Ingin Hapus Ujian Nasional
. Pertamakalinya 'Ayo Menabung & Berbagi' Digelar di Palembang
. Mendikbud Janji Ungkap Mafia Ujian Nasional
. Kemendikbud: Munculnya Jokowi di Soal UN SMA Tidak Disengaja
. Batalkan Mutasi di Padang
. M Nuh Ungkit Mobil Esemka
. Indonesia Negara dengan Ongkos Produksi Termurah di Dunia
. KPAI Temukan Siswa Tertekan karena UN
. Polisi Berseragam Ganggu Peserta UN
Undangan Upacara
Yth. Bapak/Ibu Pengawas Dinas Pendidikan Kota Padang

Diminta kehadirannya mengikuti upacara bendera bulanan yang dilaksanakan pada :
Hari : Senin / 17 Maret 2014
Pukul : 07.30 WIB
Tempat : GOR H. Agus Salim Padang
Pakaian : Korpri
Inspektur Upacara : Pj. Walikota Padang

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Padang, 16 Maret 2014
Koordinator Pengawas

Drs. Muslim B, M.Pd
Cara Kirim Info/Berita/Artikel
Bagi rekan-rekan pengawas ataupun pembaca lainnya yang ingin mempublikasikan informasi/berita/artikel ke situs ini, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:
1. Langsung dari situs ini, dgn cara:
- Arahkan mouse ke icon "Tentang Kami"
- Klik "Kontak"
- Isikan data dan informasinya di kolom "Pesan"
- Ikuti tulisan Security Code dan klik "Kirim"

2. Kirim dari email anda ke alamat email ini: info@pengawaspadang.com

Informasi yang diterima akan secepatnya dimuat setelah dilakukan editing seperlunya

Hormat kami,
Administrator
Search Engine OptimizationSubmit Express
Ketawa Achhh...
Orgen Tunggal Disewakan

Voucher Game Online Gemscool

 Top Download
Selamat Datang Tamu!
Guest(s)online: 3

No Members are currently logged in.
Arsip Berita
Maret 2013
Nopember 2013 60 
Desember 2013 134 
Januari 2014 142 
Februari 2014 50 
Maret 2014 81 
April 2014 86 
Mei 2014 57 
Juni 2014 21